Journalpos-Oku Selatan,AKSI yang di gerakan oleh LSM Wartawan dan Mahasiswa yang melihat langsung kon
disi lapangan tahu betul apa yang di keluhkan oleh masyarakat.
AKSI berjalan dengan lancar dan Point Point tuntutan pun ditandatangani oleh pimpinan PLN rayon MUARADUA PAK Almon. Sehingga massa aksi melanjutkan aksinya ke gedung DPRD KABUPATEN OKU SELATAN untuk mendesak pemerintah menyelesaikan persamaan yang puluhan tahun tidak kunjung selesai.
Dalam aksi tersebut masyarakat menuntut kepada pihak PLN, yang mana masyarakat merasa sejak puluhan tahun permasalahan listrik belum mendapat solusi akan aliran listrik dari PLN ke konsumen, masyarakat menuntut solusi dari PLN akan pelayanan tersebut dan apabila tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut masyarakat meminta Manajer PLN Ranting Muaradua untuk Mundur. Karna masyarakat juga menilai bahwa pihak PLN di anggap telah melakukan kegiatan yang memanipulasi berita ke publik dengan alibi pemadaman listrik dengan kegiatan pelayanan teknis pemapasan tanam tumbuh namun terindikasi untuk pengalihan arus listrik untuk pihak lain yakni PT. Semen Baturaja. Dari pemadaman yang sering dilakukan tersebut banyak merugikan konsumen dari besarnya biaya beban tagihan listrik dan banyaknya rusak alat alat elektronik rumah tangga dan mengancam kerugian pada usaha kecil menengah.
Namun di sisi lain juga, yang mana beban pajak penerangan lampu jalan yang di bebankan kepada konsumen telah di subsidi oleh Pemerintah Kabupaten OKU Selatan kepada Pihak PLN.
Terkait kegiatan aksi tersebut, masyarakat juga meminta Anggota DPRD OKU Selatan untuk mengawal tuntutan aksi ini kepada pihak PLN. dari harapan tersebut pihak Anggota DPRD OKU Selatan juga telah memberikan tanggapan melalui Pemerintah Kabupaten OKU Selatan bahwasahnya pihak nya telah berkoordinasi dengan Dirjen Kelistrikan mengenai Progres Pembangunan Gardu Induk Muaradua dengan Tapak Jalur SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) telah memasuki tahap pembangunan fisik Garduk Induk yang terletak di Desa Rantau Panjang Kecamatan Buay Rawan, namun dari 60 tapak Tower tinggal 6 titik lagi belum dibebaskan yang berada di lokasi Kabupaten OKU Timur dengan permasalahan belum mendapat kesepakatan dalam pembebasan lahan tersebut. Terkait hal tersebut DPRD akan mengandeng Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat untuk selalu bersenergisitas dalam hal permasalahan kelistrikan di Kabupatenoku selatan (Richi)
